Jakarta, TAMBANG – Wakil Ketua Komisi III dewan perwakilan rakyat RI, Pangeran Khairul Saleh menyebut ada 20 izin tambang di Kalimantan Selatan (Kalsel) yang diduga bodong. Mantan Bupati Banjar itu, memberikan dikala rapat kerja dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beberapa hari lalu.

Menanggapi hal tersebut, Pakar Hukum Pertambangan Universitas Tarumanegara, Ahmad Redi beropini, tambang yang izinnya terbukti imitasi dapat dijerat bahaya pidana tindak pemalsuan surat atau dokumen.

Selain itu, dapat juga dijerat dengan Undang-Undang (UU) perihal lingkungan hidup, kalau aktivitas tambang  membawa pengaruh jelek terhadap lingkungan. Ancaman tersebut berlaku bagi pejabat pemberi izin sekaligus perusahaan yang mendapatkan izin.

“Ada izin artifisial, tinggal dipidana, polisi bisa memakai pasal pemalsuan surat. Penegakan aturan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mampu memakai UU wacana perusakan lingkungan,” ujarnya kepada tambang.co.id, Senin (21/6) malam.

Menurutnya, praktik pemalsuan izin tambang rentan terjadi selama abad transisi rezim kebijakan mirip dikala ini. Di mana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 atau UU Minerba modern, yang disahkan pada pertengahan tahun kemudian, sampai sekarang belum memiliki ketentuan pelaksana berbentukPeraturan Pemerintah (PP). 

Kekosongan aturan turunan teknis, kata Redi, menjadi salah satu aspek penyebab timbulnya penyalahgunaan wewenang. Namun demikian, bila di lapangan ternyata didapatkan izin bodong selama proses transisi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tetap berwenang untuk mencabut izin tersebut.

“Kalau dianggap izin ini dikeluarkan di masa transisi, kemudian tidak memenuhi ketentuan, ya sudah dicabut saja oleh Menteri ESDM dalam rangka pengawasan,” tegas Redi.

Lebih lanjut, ia juga menyayangkan muatan revisi UU Minerba modern. Di mana pasal tentang ancaman pidana bagi pejabat yang curang dihapus.

Padahal, dalam UU Minerba lama ialah UU Nomor 4 Tahun 2009, tepatnya pada pasal 165 disebutkan, setiap orang yang mempublikasikan izin tetapi berlawanan dengan UU dan menyalahgunakan kewenangannya, diancam hukuman penjara dan denda.

“Pasal 165 Itu dihapus dalam revisi UU Minerba yang baru, jadi celah bagi pejabat bisa mempublikasikan izin secara seporadis,” ungkapnya.

Untuk dikenali, dalam rapat kerja di dewan perwakilan rakyat RI, Khairul Saleh menyebutkan sebanyak 3 izin dari 20 izin tambang yang diduga bodong itu, beroperasi di Banjar dan memalsukan tanda tangan Khairul sebagai Bupati pada tahun 2014.

Ketiga izin tersebut datang-tiba terdaftar di metode data Ditjen Minerba Kementerian ESDM. Padahal selama menjawat sebagai Bupati, Khairul mengaku tidak pernah menerbitkan. Ketiga pemegang izin itu adalah PT Damai Mitra Cendana (DMC), CV Das Profico Utama, dan CV Hendra Wijaya.

Butuh Bantuan Atau Pertanyaan?

Achmad Hino siap membantu Anda dengan memberikan pelayanan dan penawaran terbaik.

WeCreativez WhatsApp Support
Tim dukungan pelanggan kami siap menjawab pertanyaan Anda. Tanya kami apa saja!
👋 Halo, Ada Yang Bisa Dibantu?