Regulasi Pajak Hambat Daya Saing Industri Pelayaran Nasional

Jakarta,TAMBANG,- Peluang bisnis pelayaran di Indonesia masih sungguh besar yang memerlukan pertolongan semua stakeholder di industri tersebut. Beberapa regulasi, antara lain  perpajakan yang terbit pada 2021, berpengaruh pada industri pelayaran nasional sehingga memengaruhi daya saing.

Di segi lain, takaran pelayaran nasional yang hanya 9% untuk kargo luar dinilai kurang optimal. Hal ini disebabkan antara lain denah perjanjian ekspor. Kargo dari Indonesia untuk ke luar mengunakan sketsa FOB (Free on Board). Pada denah ini pembeli memiliki keharusan menawarkan kapal. Dengan demikian pembeli akan mencari kapal yang memang telah mempunyai networking atau relationship yang baik dengan mereka.

“Pembeli produk Indonesia umumnya telah memiliki sister company di shipping industry. Ini yang menjadi hambatan. Diharapkan ada pergantian dari skema FOB ke Cost and Freight (CnF), dimana eksportir yang menyediakan kapal,” kata Wakil Ketua Umum I Indonesian National Shipowners Association (INSA) Darmansyah Tanamas dalam webinar Linking Investment and Business Prospects cof Integrated Marine Logistics in Indonesia : An Outlook 2022 yang diselenggarakan Energy and Mining Editor Society (E2S), Selasa (28/12).

Selain Darmansyah, pembicara yang lain yaitu pengamat ekonomi energi Universitas Padjadjaran Yayan Satyakti PhD, Plt Kasubdit Pengembangan Usaha Angkutan Laut Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan Raden Yogie Nugraha, dan  Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Erry Widiastono. Adapun Staf Ahli Menteri Investasi/Kepala BKPM Bidang Ekonomi Makro Indra Darmawan tampil selaku pembicara kunci.

Menurut Darmansyah, industry pelayaran nasional juga terkena pengaruh beberapa regulasi perpajakan, selain Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186 Tahun 2019 tentang objek pajak yang dianggap mengganggu. “Ini tentunya berdampak pada rendahnya daya saing pelayaran nasional. Kami sedang usaha untuk dapat dispensasi atau insentif dari pemerintah,” katanya. 

Industri pelayaran nasional, lanjut Darmansyah,  berharap  penyerahan jasa angkutan lazim di bahari dibebaskan dan pengenaan pajak PPN untuk selamanya. Selain itu, pembelian kapal impor, spare part dan alat kesehatan kapal dibebaskan dari pengenaan PPN. Selain itu, jasa docking, jasa repair, jasa perbaikan kapal, jasa kapal di kepelabuhanan, jasa kapal di darat yang menjadi beban perusahaan pelayaran nasional juga dibebaskan dari pengenaan PPN, kuliner-minuman dan obat-obatan. “Kru kapal di atas kapal termasuk dalam klasifikasi natura dan bukan penghasilam kru kapal, jasa penyewaan kapal, dibebaskan dari pengenaan PPN,” ujarnya.

Yayan Satiyakti mengatakan, kesempatan bisnis integrasi maritim di Indonesia akan didominasi oleh kebutuhan industri, khususnya untuk energi fosil mirip batu bara, minyak mentah dan BBM.  Ketika terusan ditambah dengan integrated marine management bisa me-reducing transport cost. Ketika susukan gampang, pasokan bertambah dan harga akan kian efisien. Karena itu, aksesibilitas menjadi hal yang penting. “Ini mesti didukung dengan demand yang besar lengan berkuasa,” katanya. 

Yogie Nugraha menjelaskan, arah kebijakan utama transportasi laut nasional pada 2020-2024 adalah mewujudkan logistik maritim dalam negeri yang dapat berdaya saing, peningkatan konektivitas kepada jaringan pelayanan internasional, pengembangan pelabuhan hub internasional dan pelabuhan penunjang tol bahari.

Dari segi armada, pemerintah berusaha memperkuat armada perkapalan nasional dalam mendukung sistem logistik. Ada enam poin penting dalam upaya memperkuat armada perkapalan, mulai dari segi ekonomi, knowledge and skill, kesanggupan teknologi, hingga regulasi. “Pemerintahan mencoba mendukung dari segi peraturan dan payung aturan,” katanya.

Erry Widiastono, Direktur Utama PIS, mengatakan PIS bertransformasi dari sub holding shipping menjadi lebih besar lagi menjadi subholding marine logistics. Sebanyak lima terminal besar Pertamina diserahkan ke PIS. Kini bisnis PIS menjadi tiga, ialah shipping, terminal BBM dan LPG, lalu marine logistic.

“KaMI semua menghadapi tantangan yang menuntut pergantian bisnis dan perubahan dari company itu sendiri. Tidak hanya PIS, saya yakin semua pelaku bisnis logistic provider terutama di bidang migas menuntut adanya pergantian,” kata Erry.

PIS menghadapi tantangan dan peluang strategis yang menuntut pergantian internal. Saat ini di Indonesia GDP masih ada kesempatanberkembang. Pertumbuhan akan berbanding lurus dengan konsumsi energi. Untuk menghadapi tantangan, kesempatan dan perubahan lingkup energI, PIS bertransformasi menjadi integrated marine logistic company. Transformasi ini dijalankan lewat dua tahap restrukturisasi.

Menurut Erry PIS juga berkomitmen mendukung dekarbonisasi. Untuk tahapan green operation dikerjakan lewat rendah welirang, meminimalkan konsumsi materi bakar dengan pengurangan kecepatan kargo – pembersihan lambung kapal secara terencana – minumum ballast navigation – pengoptimalan planning pelayaran, kemudian ada ballasr water treatment system, dan instaasi scrubber.

“Kami juga akan terapkan green cargo dengan penggunaan LNG, LPG, dan biodiesel.  Untuk green port meminimalisir port time dengan meminimalisasi polusi udara di pelabuhan, meminimalkan emisi gas CO2 dengan mengontrol kecepatan kapal keluar masuk pelabuhan mengubah bahan bakar infrastruktur pelabuhan,” ujarnya.

Indra Darmawan mengatakan ada ketidakpastian yang mau mengubah acuan perdagangan, sehingga para pelaku shipping industri mesti antisipasi. Kenaikan harga logistik memaksa beberapa negara untuk mengubah contoh perdagangannya. “Ini akan mempunyai dampak pada para pelaku shipping industry,” ujar Indra.