JAKARTA, TAMBANG – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali memberikan pentingnya hilirisasi, industrialisasi, dan penghematan impor dikala meresmikan proyek hilirisasi batubara menjadi dimetil eter (DME) di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, pada Senin (24/1). Menurutnya, hilirisasi batubara menjadi DME mampu menekan impor elpiji yang mencapai kisaran Rp80 triliun.
“Impor kita elpiji itu gede banget, mungkin Rp80-an triliun dari keperluan Rp100-an triliun. Impornya Rp80-an triliun. Itu pun juga harus disubsidi untuk hingga ke masyarakat karena harganya juga telah sangat tinggi sekali. Subsidinya antara Rp60 sampai Rp70 triliun,” kata Jokowi saat sambutan.
“Pertanyaan aku apakah ini mau kita teruskan? Impor terus? Yang untung negara lain, yang terbuka lapangan pekerjaan juga di negara lain, padahal kita mempunyai bahan bakunya, kita memiliki raw material-nya yaitu batubara yang diubah menjadi DME. Hampir seperti dengan elpiji,” lanjutnya.
Proyek hilirisasi ini merupakan kolaborasi antara PT Bukit Asam, PT Pertamina, dan penanam modal asal Amerika Serikat, Air Products. Presiden meyakini, kalau proyek ini sudah berproduksi, maka memiliki peluang mengurangi subsidi APBN hingga kurang lebih Rp7 triliun.
“Kalau semua elpiji nanti distop dan seluruhnya pindah ke DME, uang yang gede sekali, Rp60-70 triliun itu akan bisa dikurangi subsidinya dari APBN. Ini yang terus kita kejar, selain kita mampu memperbaiki neraca perdagangan kita karena nggak impor, kita mampu memperbaiki neraca transaksi berjalan kita alasannya kita nggak impor,” paparnya.
Lebih lanjut, Jokowi menyebut bahwa perintah untuk hilirisasi dan menghentikan impor ini sudah dia sampaikan sejak enam tahun yang lalu. Jokowi pun menyayangkan ada pihak yang sudah tenteram dengan impor dan tidak mempertimbangkan kepentingan yang lebih besar, yaitu negara dan rakyat.
“Memang duduk di zona tenteram itu paling lezat, telah kegiatan rutin terus impor, impor, impor, impor, nggak berpikir bahwa negara itu dirugikan, rakyat dirugikan sebab nggak terbuka lapangan pekerjaan,” lanjutnya.
Sebagai teladan, Presiden menyebut bahwa proyek hilirisasi batubara menjadi DME ini akan membuka sekitar 11-12 ribu lapangan pekerjaan. Jika ada lima investasi yang serupa, lanjut Presiden, maka memiliki peluang menciptakan sekitar 70 ribu lapangan pekerjaan secara eksklusif.
“Kalau ada lima investasi mirip yang ada di hadapan kita ini 70 ribu lapangan pekerjaan akan tercipta, itu yang pribadi. Yang tidak eksklusif lazimnya dua hingga tiga kali lipat,” tambahnya.
Untuk itu, Presiden telah menghimpun jajarannya yang berhubungan untuk memastikan biar proyek hilirisasi ini mampu final dalam jangka waktu 30 bulan. Presiden juga berharap bahwa proyek hilirisasi serupa bisa dijalankan juga di kawasan lain karena Indonesia mempunyai deposit batubara yang lebih dari cukup.
“Jangan ada mundur-mundur lagi, dan kita harapkan nanti sesudah di sini tamat, dimulai lagi di kawasan lain. Karena ini cuma bisa menyuplai Sumsel dan sekitarnya, kurang lebih 6 jutaan KK. Karena kita mempunyai deposit batubara yang jauh dari cukup kalau hanya untuk permasalahan DME ini, sungguh kecil,” tandasnya.
Sementara itu, Direktur Pengembangan Usaha PT Bukit Asam, Rafli Yandra, mengatakan bahwa proyek ini bernilai sebesar USD2,1 juta atau setara dengan Rp30 trilliun. Menurutnya, proyek ini akan mengubah 6 juta ton batubara menjadi 1,4 juta ton DME setiap tahunnya.
“Kami berharap dengan sumbangan Bapak Presiden beserta dengan kementerian dan lembaga yang terkait, pembangunan pabrik DME ini akan berlangsung dengan lancar,” ungkapnya.
Turut hadir dalam program tersebut yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Selain itu hadir juga Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Direktur Utama PT Bukit Asam Arsal Ismail, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, dan CEO Local Partner Air Products Indonesia Duddy Christian.
