Jakarta, TAMBANG -Laporan baru yang dirilis oleh perusahaan pengurus daya global Eaton memperlihatkan bahwa lebih dari empat dari lima perusahaan (83%) di Indonesia menatap kenaikan penggunaan energi baru terbarukan (EBT) sebagai prioritas bisnis utama, yang menjadikannnya hal kedua tertinggi dalam jadwal mereka. Berbeda dari Indonesia, 53% bisnis di pasar Asia Pasifik (APAC) yang disurvei mengatakan implementasi EBT ialah prioritas mendesak.

Laporan yang berjudul “Masa Depan Pengelolaan Daya di Kawasan Asia-Pasifk”, meneliti tantangan dan potensi dalam pengelolaan daya yang dihadapi oleh dunia bisnis saat mereka menjalani transisi energi di enam pasar APAC yang berkembang pesat: Indonesia, Australia, Jepang, Singapura, Korea Selatan dan Taiwan.

Prioritas utama bagi bisnis

Selain meningkatkan penggunaan EBT, biaya dan pengoptimalan energi (87%) dan menghemat penggunaan energi (70%) diseleksi selaku prioritas langsung utama bagi bisnis di Indonesia. Bisnis menyebutkan penghematan biaya (77%), tujuan keberlanjutan (63%) dan rencana bisnis berkelanjutan (63%) yaitu alasan mengapa mereka mengutamakan prioritas tersebut.

Dengan permintaan listrik yang diprediksikan akan naik dua kali lipat di dekade mendatang, ketertarikan Indonesia dalam EBT dan efisiensi energi dipengaruhi oleh komitmen pemerintah kepada kemajuan energi rendah karbon. Indonesia sudah memutuskan sasaran EBT sebesar 23% dalam bauran energi di tahun 2025, dan sudah menciptakan rencana untuk mengambil alih pembangkit listrik tenaga diesel yang telah lama dengan pembangkit listrik tenaga surya. Mengadopsi sumber energi higienis serta teknologi efisiensi energi untuk memaksimalkan dan mengurangi penggunaan energi dapat membantu perusahaan menghemat emisi karbon mereka untuk mencapai target EBT dan emisi gas rumah beling di Indonesia.

Bukti dari kedekatan hubungan antara bisnis dan negara terlihat dari tingginya kesadaran akan inisiatif pemerintah terkait penghematan energi di dunia bisnis di Indonesia (97%). Angka tersebut berada di atas persentase rata-rata APAC yaitu 81%. Tingkat partisipasi dunia bisnis yang memahami bagan pemerintah tersebut (83%) juga merupakan yang kedua tertinggi di daerah APAC, sehabis Australia.

Peningkatan pengelolaan daya

Hasil dari mengamati pengaruh COVID-19 terhadap investasi pengelolaan daya di Indonesia, dua dari lima perusahaan melaporkan penurunan atau penundaan investasi, dan menyatakan mengalami kekurangan atau pengalihan dana atau tenaga kerja (86%).

Sementara itu, dua dari lima responden juga menyampaikan melakukan percepatan atau peningkatan dalam investasi karena pengelolaan daya yakni kunci dari planning ekspansi perusahaan mereka (46%) dan pergantian dalam lingkungan bisnis diperlukan untuk transformasi yang lebih cepat (38%).

Dampak pandemi yang tidak berimbang pada investasi pengelolaan daya kemungkinan terkait dengan pengaruh yang tidak sama pada ekonomi Indonesia. Di tengah-tengah perdagangan global yang melemah dan jumlah lockdown, sektor seperti manufaktur memberikan penurunan aktivitas sementara ekonomi internet Indonesia yang meluas mengalami perkembangan yang dipicu oleh pandemi.

Terlepas dari dampak pandemi yang beragam, secara umum dikuasai perusahaan Indonesia (87%) ingin mengimplementasikan penyelesaian pengelolaan daya yang baru dalam satu sampai tiga tahun mendatang, yang menempatkan Indonesia di bawah Australia (90%). Alasan ketertarikan mereka untuk mengadopsi teknologi baru meliputi efektivitas ongkos (65%) dan keberlanjutan (58%) dalam pengelolaan daya.

Dunia bisnis tidak yakin

Sehubungan dengan kekuatan dinamis dan lanskap keberlanjutan Indonesia, banyak bisnis di Indonesia mengatakan peraturan pemerintah dan industri yang terus berubah (57%) sebagai tantangan utama. Perusahaan di Indonesia tidak sendiri dalam hal ini, di mana bisnis di Singapura (57%) dan Korea Selatan (53%) menghadapi info yang sama. Terlepas dari kegelisahan tersebut, responden masih merasa bahwa perusahaan mereka siap menangani pergantian power grid (83%) dan peraturan yang berganti (77%).

Dengan inisiatif gres yang hendak dirilis untuk mendukung transisi energi bersih Indonesia, seperti menghentikan pemasaran kendaraan bermesin diesel pada 2040 dan menciptakan peraturan untuk memudahkan penetapan harga listrik dari sumber EBT, kolaborasi antara sektor publik dan swasta penting untuk meraih tujuan pengembangan keberlanjutan di Indonesia.

Menurut Isabel Chong, Country Manager untuk Singapura, Indonesia dan Malaysia, Eaton, perusahaan di Indonesia memperlihatkan tanggapan konkret terhadap pentingnya keberlanjutan yang meningkat . Untuk mewujudkan tujuan tersebut, bisnis mesti mempertimbangkan prioritas mereka dengan cermat, bekerja sama lebih dekat lagi dengan kawan strategis, serta mengidentifikasi dan mengimplementasikan teknologi yang mampu mendukung tujuan bisnis dan energi dengan baik.

“Indonesia memiliki potensi untuk merealisasikan upaya mereka menjadi go green mirip yang ditunjukkan oleh beragam inisiatif dan data dari studi kami. Sebagai kawan dari banyak bisnis di Indonesia dan di daerah APAC, Eaton berkomitmen untuk menolong perusahaan memajukan pengelolaan daya mereka dan menyiapkan kala depan yang lebih berkesinambungan dan besar lengan berkuasa energi,” ujar Isabel Chong.