JAKARTA, TAMBANG – Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Meidy Katrin Lengkey buka suara terkait Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan tambang nikel yang hingga saat ini belum semuanya turun. Menurutnya, kelengkapan RKAB semestinya disederhanakan, mengenang seluruh proses izin tambang dikala ini telah ditarik ke pusat.
“Sebenarnya APNI menyaksikan hal ini alasannya seluruh peraturan sekarang ditarik ke sentra. Kami setuju dan memang mesti dilengkapi secara lengkap. Aspek kelengkapan tersebut setidaknya disederhanakan jadi 10 contohnya, itu masukan,” katanya kepada Majalah Tambang, Kamis, (20/1).
Menurut Meidy, dari 34 provinsi setidaknya terdapat sekitar 5000 perusahaan tambang, tergolong tambang nikel. Hal ini menurutnya akan menyusahkan tim evaluator dalam memeriksa kelengkapan RKAB yang jumlahnya sekitar 17-18 berkas per perusahaan.
“Tentu pusat mesti meneliti secara detail alasannya adalah ini sekitar 17-18 berkas. Bagaimana kapasitas SDM-nya para evaluator itu apakah bisa menghandel seluruh perusahaan pertambangan se-Indonesia. Kalau provinsi kan masing-masing jadi mungkin agak lebih singkat,” ungkapnya.
“Cukup gak, bisa gak SDM-nya mereka dalam rangka menganalisa. Masukan dari kami yakni mungkin perlu sedikit penyederhanaan,” imbuhnya.
Penyederhanaan berkas RKAB yang dimaksudnya tidak serta merta meninggalkan substansi dari perizinan tersebut. Perusahaan tambang, kata dia mesti janji juga dalam rangka kenaikan kualitas perusahaannya, utamanya mutu operasional dan berkas pelaporan.
“Tapi yang terpenting yakni tidak meninggalkan substansinya. Perusahaan mesti kesepakatan dalam rangka meningkatkan atau pengembangan dirinya mereka khususnya untuk mutu operasional dan pelaporan dokumentasinya, kelengkapannya. Karena ini kan keharusan,” ujarnya.
Saat ditanya soal kemungkinan adanya potential loss karena mandeknya perizinan ini, beliau mengatakan di perusahaan hulu sejauh ini belum ada. Tapi, tidak menutup kemungkinan kerugian bisa dicicipi oleh user atau pabrik.
“Cuma jikalau kita lihat potensi loss itu akan terjadi di perusahaan user atau pabrik. Pabrik itu kalau contohnya kami tidak ada RKAB itu tidak bisa menjual kan. Pabrik itu kalau tidak ada barang tidak produksi kasihan dong kerugian mereka,” paparnya.
Perusahaan hulu, kata Meidy masih melaksanakan aktivitas produksi meski RKAB-nya belum turun. Sehingga peluangkerugiannya belum bisa terdeteksi.
“Kalau mengatakan kesempatanloss, sesungguhnya perusahaan itu akan tetap melakukan acara produksi, tetapi untuk penjualan atau mengeluarkan kargo itu seluruh pertambangan kan harus ada namanya RKAB. Syaratlah,” ungkapnya.
Sebagai gosip, per hari ini harga nikel masih terbilang tinggi. Menukil Bloomberg, harga nikel di London Metal Exchange (LME) untuk perjanjian tiga bulan meraih USD22.073 per ton pada perdagangan selasa 18 Januari.
Berdasarkan update terkini, dari 300-an perusahaan tambang nikel yang beroperasi cuma ada sekitar 25 perusahaan yang RKAB-nya sudah dikeluarkan oleh pemerintah.
