JAKARTA, TAMBANG – Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dyah Roro Esti menyebut bahwa Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan ( RUU EBT) masih dalam tahap sinkronisasi di internal Badan Legislatif (Baleg). Menurut dia, mandeknya proses regulasi energi higienis ini salah satunya disebabkan harga yang belum kompetitif.
“Karena pada pada dasarnya yang selalu dipermasalahkan adalah perihal harga. Dari sisi harga kita masih kurang kompetitif dan itu tidak lepas dari penemuan yang mungkin masih minim,” kata Roro dalam seri Webinar Nasional Transisi Energi: Menuju Pembangunan Berkelanjutan yang diselenggarakan Universitas Indonesia, Kamis (17/2).
Hal ini dimengerti sesudah komisi VII melaksanakan konferensi dengan 20 lebih instansi dan stakeholder. Karena itu, Roro berharap legalisasi RUU EBT menjadi UU EBT mampu menjadi solusi terhadap semua problem, termasuk soal harga.
“Saya berharap dengan adanya RUU EBT ini kita bisa lebih terdepan dalam memperlihatkan penyelesaian kepada persoalan-masalah yang selama ini dirasakan di sektor ini terkhusus,” ungkapnya.
Terkait waktu pengesahan, dirinya menjelaskan bahwa saat ini Komisi VII masih menunggu keputusan Baleg. Setelah itu, RUU akan dibahas kembali oleh komisi yang membidangi energi dan perindustrian ini secara detail.
“Saat ini sedang dijalankan sinkronisasi di internal Baleg, sebelum nantinya diparipurnakan dan ditetapkan selaku RUU inisiatif dewan perwakilan rakyat RI sebelum nanti dikembalikan di komisi VII di mana nanti akan dilakukannya pembahasan lebih rincian lagi pasal per pasal dengan kementerian ESDM,” jelasnya.
“Nah kami sedang menanti biar proses di Baleg ini biar secepatnya selesai sebelum nanti bisa kita diskusikan. Kalau aku sih berharap segera. Kalau bisa tahun ini, tahun ini. jadi paling tidak ini mampu memberikan sebuah signal,” imbuhnya.
Legislator muda ini kemudian menyampaikan bahwa, Komisi VII juga akad terhadap pembangunan infrastruktur EBT sebagai salah satu upaya percepatan transisi energi yang sudah dicanangkan pemerintah. Di antara bentuk bantuan itu yakni mensupport pengembangan produk panel surya oleh PT Len Industri.
“Dalam ranah Komisi VII RI kami juga mendukung pengembangan produk panel surya oleh PT Len Industri joint venture. Kita kemarin telah sempat mendatangi, kita sempat hadir di sana. Kita lihat pengembangannya, bergotong-royong joint venture BUMN Solar Pertamina dengan Len punya kesempatanuntuk meningkatkan nilai TKDN dan bahkan akan menurunkan harga penjualannya,” jelasnya.
