Sering Alami Kebocoran, Izin Operasi Pt Smgp Terancam Dicabut

Jakarta, TAMBANG – Izin Operasi PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) terancam dicabut menyusul insiden kebocoran pipa gas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Sorik yang menelan korban jiwa pada Mingu, 24 April 2022lalu.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi VII dewan perwakilan rakyat RI, Maman Abdurrahman saat membacakan kesimpulan RDP bersama Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) dan PT SMGP.

“Komisi VII DPR RI mengusulkan Dirjen EBTKE Kementerian ESDM RI untuk mencabut izin operasi PT Sorik Marapi Geothermal Power mengingat kejadian kebocoran sumur gas milik PT Sorik Marapi Geothermal Power sudah terjadi berulang kali dan menyebabkan korban,” kata Maman, dikutip Selasa (24/5).

Dalam kesimpulan itu, Komisi VII juga mendesak Dirjen EBTKE untuk segera melaksanakan investigasi secara komprehensif kepada seluruh perlengkapan teknis dan infrastruktur yang dipakai di kawasan kerja PT Sorik Marapi Geothermal Power.

Di segi lain, Komisi VII meminta PT SMGP bertangung jawab kepada kerusakan lingkungan dan kerugian yang telah dialami penduduk setempat.

“Komisi VII DPRI RI meminta Dirjen EBTKE Kementerian ESDM RI dan Dirut PT Sorik Marapi Geothermal Power untuk melakukan perkiraan kerugian dari kerusakan lingkungan utamanya lahan yang terkait dengan mata pencaharian penduduk dengan menawarkan proyeksi tingkat produktivitas lahan tersebut di masa mendatang,” tambahnya.

Hal senada diungkapkan Anggota Komisi VII lain, Adian Napitupulu. Menurut Adian, PT SMGP terkesan menyepelekan peristiwa kebocoran-kebocoran yang pernah terjadi dan hal itu sungguh merugikan banyak pihak.

“Penyepelan-penyepelan kepada korban jiwa dan korban yang terjadi berkali-kali menurut saya ini tidak baik buat rakyat. Negara mampu mencabut izin alasannya adalah rkab tidak dijalankan, alasannya lingkungan rusak, pohon ditebang, reklamasi tidak berlangsung, mampu gak negara nyabut izin karena nyawa orang,” ungkapnya.

Lebih lanjut mantan Aktivis ’98 ini menyatakan bahwa pemerintah memang sedang gencar memajukan investasi. Tapi, kalau dalam proses pelaksanaan investasi itu perusahaan tidak memperhatikan protokol keamanan, bahkan sering menimbulkan kecelakaan, izin tersebut semestinya ditarik lagi.

“Kita sama-sama mau menawan investasi, tetapi investasi yang harus kita tarik itu kan invesatsi yang bagus buat rakyat. Kenapa kemudian sebab ada investasi lalu seakan-akan kita biarkan mereka berulang-ulang melaksanakan kesalahan serupa. Dalam waktu yang rentang pendek ini kan berulang-ulang,” tegasnya.