Jakarta,TAMBANG,- Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) menjadi salah satu andalan Pemerintah dalam mengejar sasaran bauran energi 2023. Di tahun 2023 pemerintah menargetkan porsi untuk EBT sebesar 23%. Selain itu Pemerintah juga bersama masyarakat global tengah berusaha menekan emisi gas rumah beling.
Dalam rangka itu, Dewan Energi Nasional (DEN) melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman Kerja Sama Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap. Nota janji ini dijalankan Sekretariat Jenderal DEN, SKK Migas, PT LEN, dan Bank Mandiri. Kerja sama ini dilaksanakan untuk mendukung pemanfaatan PLTS Atap bagi pegawai di lingkungan Kementerian ESDM, Setjen DEN, dan SKK Migas.
Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal Djoko Siswanto menyampaikan bahwa Indonesia memprioritaskan pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) untuk menghemat ketergantungan terhadap energi fosil. Ini sesuai dengan UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi. Selain itu Indonesia juga berkomitmen untuk mengembangkan dan memanfaatkan EBT sebagai upaya kenaikan ketahanan energi nasional mitigasi pergantian iklim.
“Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah beling sebesar 29% dari baseline dengan kemampuan sendiri atau 41% dengan sumbangan internasional, di mana sektor energi dibutuhkan berkontribusi untuk menurunkan emisi gas rumah beling sebesar 314-398 juta ton CO2 pada tahun 2030, sebagaimana telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada Paris Agreement,” ujar Djoko.
Setjen DEN mempunyai inisiasi untuk mendukung kesepakatan tersebut melalu banyak sekali gerakan sebagai agen pergantian. Kerja sama ini yakni salah satu upaya kontribusi dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian ESDM, Setjen DEN, dan SKK migas untuk mempercepat transisi energi di Indonesia.
“Kami sangat mendorong implementasi program transisi energi melalui praktek di dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya sebagai policy makers di bidang energi, namun juga sebagai praktisi dan sekaligus Agen Perubahan di bidang energi untuk Indonesia yang lebih baik,” tambah Djoko.
Sebelumnya, Setjen DEN sudah melakukan kerja sama serupa dengan Bank BRI dan PT LEN. Djoko mengatakan, keikutsertaan Bank Mandiri dan SKK Migas ketika ini dalam Program PLTS Atap merupakan suatu pertumbuhan yang positif yang diperlukan dapat disertai oleh unit-unit kerja atau kementerian yang lain.
“Besar impian kami bahwa melalui inisiasi kerjasama yang kita kerjakan dikala ini, unit kerja maupun Kementerian lain dapat melaksanakan kerja sama serupa. Selain itu, pegawai di lingkungan Setjen DEN, dan SKK Migas dapat dengan mudah dan cepat untuk mengakses dana pertolongan guna memanfaatkan PLTS Atap. Terima kasih untuk Bank Mandiri,” tandasnya.
Djoko meyakini pemasangan PLTS memiliki faedah yang besar, selain menurunkan tagihan listrik, juga merupakan salah satu upaya untuk berkontribusi dalam penyelesaian problem lingkungan.
“Lebih lanjut, untuk pemanfaatan PLTS Atap secara on-grid atau terkoneksi pada jaringan PLN, Pemerintah telah menyiapkan regulasi untuk perhitungan ekspor-impor listrik (net metering) yang pastinya akan menunjukkan keuntungan ekonomi yang lebih baik lagi, alasannya kita dapat memasarkan kelebihan listrik kita ke PLN atau mengekspor listriknya ke PLN pada siang hari,” imbuh Djoko.
Senior Executive Vice President Micro & Consumer Finance Bank Mandiri Josephus Koernianto mengatakan kerja sama ini yaitu salah satu bentuk sumbangan dari Bank Mandiri kepada pencapaian bauran energi dari EBT sebesar 23% pada tahun 2025.
“Pencapaian bauran energi nasional tersebut sebagaimana diketahui diperlukan sinergi dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan. Tenaga surya sebagai salah satu sumber energi gres terbarukan dinilai menjadi salah satu pilihan percepatan target bauran tersebut,” pungkas Josephus.
Dengan adanya kolaborasi ini, ke depan Bank Mandiri akan memberikan kredit terhadap nasabah yang hendak memasang solar panel. Pembiayaan tersebut menggunakan denah kartu kredit atau bagan tanpa agunan yang murah dan dapat dicicil.
