Sp Pln Dan Fsppb Tolak Rencana Holding Dan Ipo Bumn

Jakarta,TAMBANG,-Bertempat di Gedung Joang 45, Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) dan Serikat Pekerja PT PLN Group (SP PLN, SP PJB dan PPIP) membacakan pernyataan sikap. Dalam pernyataan perilaku  yang disampaikan Ketua Serikat Pekerja PT PLN M. Abrar Ali dengan tegas menyatakan menolak rencana Kementeria BUMN untuk membentuk Holding-Subholding (HSH) PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) serta planning IPO terhadap anak-anak perjuangan yang ialah bentuk lain Privatisasi Aset Negara.

“Kedua, meminta kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo untuk membatalkan rencana Holding-Subholding (HSH) PT. Pertamina (Persero) dan PT. PLN (Persero) serta Initial Public Offering (IPO) terhadap Anak-Anak Perusahannnya,”kata M. Abrar.

Serikat Pekerja juga mendukung pengelolaan asset vital dan strategis bangsa tetap dikelolah dan tetap 100% milik Negara yang terintegrasi dari hulu sampai hilir sesuai desain Penguasaan Negara Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (2) dan (3).

“Kami akan terus melakukan tindakan konstitusional yang diharapkan hingga rencana privatisasi berkedok acara Holding-Subholding (HSH) PT. Pertamina (Persero) dan PT. PLN (Persero) serta Initial Public Offering (IPO) terhadap terhadap Anak-Anak Perusahannnya dibatalkan Presiden Republik Indonesia,”tandas Ketua FSPPB Arie Gumilar.

Serikat Pekerja dari kedua BUMN ini juga meminta bantuan dan doa dari seluruh komponen penduduk untuk menolak planning privatisasi berkedok program Holding-Subholding (HSH) PT. PERTAMINA (Persero) dan PT. PLN (Persero) serta Initial Public Offering (IPO) terhadap Anak-Anak Perusahannnya karena disinyalir akan mengakibatkan potensi kenaikan harga BBM, Gas dan tarif listrik.

Arie menegaskan pihaknya  akan terus berjuang  untuk meraih tujuan menolak holdingisasi dan IPO BUMN adan anak bisnisnya khususnya Pertamina.  “Kita akan berjuang sesuai koridor dan hukum konstitusi yang ada,” ungkap Arie.

Ia pun menegaskan bahwa bila tidak didengar tuntutan terkait holdingisasi dan IPO maka aksi turun ke jalan atau mogok kerja akan menjadi salah satu opsi yang mampu dilaksanakan dalam perjuangan ini.