Jakarta, TAMBANG – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor menyebut maraknya kegiatan tambang ilegal terjadi balasan sentralisasi kewenangan. Pasalnya, semua pengaturan pertambangan, mulai dari kewenangan perizinan hingga pengawasan sekarang ditarik ke pemerintah pusat.

Hal tersebut disampaikan Isran dalam acara rilis hasil observasi Lembaga Survei Indonesia (LSI) perihal persepsi publik perihal pengelolaan dan potensi korupsi sumber daya alam.

“Pemerintah provinsi dan kabupaten kini tidak mempunyai kewenangan termasuk mengawasi. Kewenangannya ditarik ke Jakarta” kata Isran Noor dikutip dari terusan Youtube LSI, Senin (9/8).

Lantaran tak ada payung aturan, sambung Isran, pemerintah kawasan tidak bisa melakukan pengawasan kepada aktivitas pertambangan. Sehingga memicu maraknya acara penambangan ilegal, utamanya di sektor batu bara mengingat harga yang sekarang tengah melejit tajam.

“Karena harga kerikil bara selama sebelas tahun terakhir ini paling tinggi. Ada pengusahaan yang ilegal, tidak ada izin. Sekarang kemajuannya hebat. Jalan negara, provinsi, terlebih kabupaten mirip lautan pasifik saja itu karena dilewati batu bara yang ilegal,” tegasnya.

Lebih lanjut, Isran menegaskan, hal ini terjadi setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 atau UU Minerba gres. Menurut dia, sesudah perizinan ditarik ke pemerintah pusat, tak ada catatan tentang peran kawasan dalam pengawasan.

Ia menilai pengawasan dari pemerintah daerah justru bisa balik dipertanyakan oleh mereka yang menambang tanpa izin.

Eh lu jangan tambang ya tidak memiliki izin, kewenangan dari mana aku melarang seperti itu ? Nanti ia (penambang ilegal) jawab, lu siape ngelarang gue nambang,” seloroh Isran.

Dalam potensi yang sama, Wakil Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Alue Dohong, yang juga hadir dalam program tersebut, lantas merespon pendapat Isran Noor. Alue menyampaikan pemerintah tempat tetap bisa melaksanakan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan.

Menurutnya, pemerintah daerah memiliki Dinas Lingkungan Hidup di setiap tingkatan dan abdnegara pengawas lingkungan hidup. Alue juga berujar, kewenangan pengawasan lingkungan hidup itu ada dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Kalau akhir perizinan berdampak kepada lingkungan hidup, Bapak berhak memantau, melakukan langkah-langkah,” kata Alue.

Alue juga mengatakan tak semua izin tambang menjadi kewenangan pemerintah sentra. Menurut beliau, kawasan juga berwenang mengelola perizinan tambang meski dalam lingkup yang lebih kecil.

Selain itu, dia mengimbuhkan, perizinan oleh pusat menyangkut perjuangan pertambangan yang diajukan sehabis adanya UU Minerba dan UU Cipta Kerja. Dia menyampaikan, pemerintah tempat mestinya tetap mengawasi tambang-tambang yang telah ada atau existing.

Butuh Bantuan Atau Pertanyaan?

Achmad Hino siap membantu Anda dengan memberikan pelayanan dan penawaran terbaik.

WeCreativez WhatsApp Support
Tim dukungan pelanggan kami siap menjawab pertanyaan Anda. Tanya kami apa saja!
👋 Halo, Ada Yang Bisa Dibantu?