Tanito Harum Pasrah, Kasus Peniadaan Kontrak Tidak Dibawa Ke Arbitrase

Jakarta, TAMBANG – Pemerintah menyebut PT Tanito Harum sampai kini belum memberikan gejala perlawanan, menjinjing perkara abolisi kesepakatan ke meja arbitrase. Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono menuturkan, sejauh ini pihaknya tidak mendapatkan laporan kelanjutan sikap secara resmi dari Tanito.

 

 

“(Tanito) gak ngomong apa-apa, gak tahu mau pasrah,” kata Bambang Gatot di kompleks badan legislatif, Rabu (10/7) petang.

 

 

Tanito mempunyai hak untuk menjinjing masalah tersebut ke meja hijau, bila menilai keputusan Pemerintah atas peniadaan perpanjangan kesepakatan miliknya sebagai dispute atau persoalan yang dapat disengketakan.

 

 

“Ya terserah mereka (Tanito), mereka yang melakukan (arbritase), wong mereka yang diam saja, gak ngapa-ngapain ” tutur Bambang.

 

 

Tanito merupakan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) generasi pertama, yang era kontraknya habis pada Januari kemudian. Pemerintah sempat memperlihatkan izin kelanjutan perpanjangan, namun kemudian dibatalkan.

 

 

Pembatalan tersebut terjadi pasca Komisi Pemberantasan Korupsi mencium ada hal yang tidak masuk akal dalam perpanjangan izin. Ditambah lagi, adanya surat keberatan dari Menteri BUMN, Rini Soemarno yang meminta konsesi PKP2B generasi pertama, tergolong milik Tanito,  agar dikembalikan ke negara, dilelang dengan prioroitas untuk BUMN.

 

 

Lantaran izinnya dibatalkan, Tanito kini terpaksa berhenti beroperasi, tidak lagi melaksanakan kegiatan pengerukan batu bara.

 

 

Saat ditanya, apakah berhentinya Tanito berefek pada penerimaan negara ?

 

 

Kata Bambang Gatot, buatan Tanito tergolong kecil. Sehingga tidak besar lengan berkuasa signifikan terhadap bikinan nasional dan penerimaan negara. Kapasitas produksi Tanito cuma sekitar 1 juta ton per tahun, sedangkan kesanggupan produksi nasional kalau melihat angka yang ditargetkan tahun ini mencapai 489 juta ton.

 

 

Menurutnya, meskipun sebagian besar bikinan nasional didominasi dari kontribusi perusahaan PKP2B generasi pertama, tetapi Pemerintah masih bisa mengandalkan buatan dari pemegang Izin Usaha Produksi di level tempat, yang jumlahnya meraih seribuan.

 

 

“Gak (kuat), produksi banyak banget IUP di tempat itu 1.100, banyak banget jika bikinan semua,” pungkasnya.