Jakarta,TAMBANG,- Pelaku perjuangan berharap pengelolaan lingkungan hidup yang baik dalam aktivitas operasi turut berpengaruh kepada pendanaan yang dibutuhkan perusahaan. Termasuk kalau perusahaan tersebut menemukan predikat PROPER Emas yang memperlihatkan perusahaan telah melampaui ketentuan (beyond accomply).
Bob Indiarto, Direktur Produksi PT Pupuk Indonesia, mengatakan pengelolaan lingkungan menjadi salah satu fokus dalam manajemen dalam kegiatan usaha. Pasalnya, manajemen menyadari pengelolaan lingkungan yang berujung dalam penilaian PROPER terbukti menciptakan kegiatan operasional lebih efisien sehingga mendatangkan profit secara eksklusif maupun tidak pribadi.
Bob berharap bukan tidak mungkin perbankan mampu sejalan dengan pengelolaan lingkunga sebab secara langsung pengelolaan lingkungan yang baik turut serta berkontribusi terhadap aneka macam efisiensi energi yang memiliki efek juga terhadap ekonomi masyarakat. Salah satu yang bisa dikaji yaitu pertolongan suku bunga rendah bagi perusahaan yang sudah terbukti melakukan pengelolaan lingkungan dengan salah satu tolok ukur menjangkau PROPER Emas misalnya.
“Terkait suku bunga perlindungan, Pupuk Indonesia mau membagun dua pabrik besar. Dengan adanya PROPER emas yang diperoleh PKT (Pupuk Kalimantan Timur) ini proyek PKT pembangunan pabrik urea di Bintuni, Papua. Apakah memungkinkan dapat suku bunga yang lebih rendah?,” ungkap Bob dalam webinar bertajuk Understanding The Minister of Environment and Forestry Regulation No 1/2021 : Pursuing Gold PROPER in The Midst of COVID-19 di Jakarta, Kamis (6/5).
Karliansyah, mantan Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), menceritakan semenjak 2005 telah ada Nota Kesepahaman dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk PROPER Biru, Hijau, apalagi Emas sehingga mampu udah menerima bantuan. “Untuk santunan tanpa kendala,” terperinci Karlyansyah.
Menurut dia, pemerintah juga masih berupaya untuk mampu menerima fasilitas kredit rendah. Hanya saja hingga sekarang pembahasan rencana itu masih belum menemui titik temu. “Tapi yang suku bunga rendah ini kami usulkan untuk hijau, emas kami minta bisa di 6% belum sukses,” ujarnya.
Beberapa insentif yang lain sudah coba difasilitasi oleh pemerintah misalnya adanya pembebasan biaya bea masuk bagi alat pengendali pencemaran lingkungan. “Tapi jika datangkan alat pengendalian pencepamaran itu bebaskan dari pajak bea masuk,” ungkap dia.
Karliansyah optimistis usulan perusahaan untuk mendapatkan suku bunga tunjangan yang rendah bisa direalisasikan. Apalagi pemerintah dikala ini telah berkomitmen akan membuat lebih mudah keberlanjutan perjuangan.
“Buat saja surat ke Pak Dirjen PPKL untuk dikurangi suku bunga pinjamannya. Sudah umumbagi kami di pemerintah mampu begitu,” tegasnya.
Sementara Sudharto P Hadi, Ketua Dewan Pertimbangan Proper KLHK, memastikan peringkat PROPER jadi salah satu aspek penentu bagi perusahaan untuk menerima tunjangan dari perbankan. Dia menceritakan pernah mendapatkan informasi langsung dari perusahaan yang merasakan pengaruh utama peringkat PROPER-nya.
“Saya ditelepon perusahaan, aku mau ajukan derma tapi mampu PROPER biru tadinya Hijau. Artinya, peringkat PROPER itu dalam pengajuan tunjangan sangat penting,” jelas Sudharto.
