Tidak Berpihak Ke Petani, Pemerintah Diminta Kaji Ulang Kebijakan Biodiesel

Jakarta,TAMBANG, Pemerintah punya planning mengembangkan bikinan energi biodiesel perlu dibarengi dengan kebijakan yang sempurna supaya menciptakan energi yang lebih berkesinambungan. Namun Pemerintah diminta mengevaluasi kebijakan memperlihatkan subsidi terhadap perusahaan kelapa sawit melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Sekretaris Jenderal SPKS Mansuetus Darto menganggap penyuntikan dana embel-embel bukanlah langkah yang efektif untuk menyejahterakan petani kelapa sawit dan menawarkan dampak acara biodiesel secara eksklusif. Hingga saat ini, tidak ada aturan mengenai keterlibatan petani kelapa sawit dalam acara biodiesel, sehingga kesuksesan program biodiesel tidak akan berpengaruh bagi petani.

Jika pemerintah menyadari pentingnya posisi petani kelapa sawit dalam industri biodiesel, serta mau mendorong mereka untuk memaksimalkan kesudahannya, maka pemerintah sebaiknya turut melibatkan petani kelapa sawit dalam acara biodiesel. Salah satu langkah konkrit yang dapat dilakukan ialah dengan kebijakan yang menambahkan petani dalam rantai pasok biodiesel.

Hingga saat ini, petani kelapa sawit swadaya belum dipetakan dalam industri ini. Mereka pun tak memiliki saluran untuk menjual kelapa sawit ke pasar. Selama ini masih harus lewat rangkaian pengumpul yang panjang sehingga harga yang mereka peroleh pun sangat rendah.

“Pemerintah perlu memasukan petani kelapa sawit dalam rantai pasok biodiesel, bukan sekedar menunjukkan suntikan dana secara terus-menerus ke perusahaan kelapa sawit lewat BPDPKS,” tegas Darto.

Darto menganggap usul Ketua Umum Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) Master Parulian Tumanggor kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait penyuntikan dana sebesar Rp20 triliun ke Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) setiap tahun bukanlah langkah yang tepat. Malah langkah ini perlu dievaluasi lebih lanjut, apakah dana tersebut memang mampu hingga ke petani, atau justru sekedar menguntungkan perusahaan kelapa sawit.

Manajer Riset Traction Energy Asia, Ricky Amukti menganggap bahwa pemerintah memang perlu mendukung atau mensubsidi energi terbarukan. Namun, ada kekeliruan dari pengusaha dan pemerintah saat menyebut biodiesel selaku energi terbarukan dan bersih.

Biodiesel dari bahan baku minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) belum mampu dikategorikan selaku energi yang bersih dan terbarukan alasannya dalam proses pembuatannya masih terdapat sejumlah dilema. Pertama, masih banyak pabrik minyak kelapa sawit yang dalam prosesnya tidak memakai penangkap metana atau methane capture, sehingga proses pengerjaan CPO justru melepaskan emisi gas rumah kaca, metana, yang besar ke udara.

Aprobi bahwasanya sempat menyampaikan janjinya untuk memutuskan agar lebih banyak perusahaan kelapa sawit yang mampu menggunakan methane capture facility atau penangkapan gas metana pada tahun lalu. Hal tersebut juga menjadi salah satu poin kesepakatan pemerintah Indonesia yang tertuang dalam Nationally Determined Contribution (NDC).

“Nyatanya, sampai dikala ini, belum ada langkah nyata baik dari perusahaan kelapa sawit maupun pemerintah untuk menangani emisi gas metana tersebut,” ujar Ricky.

Kedua, pemerintah perlu memutuskan supaya pengembangan industri biodiesel tak berefek pada pembukaan lahan gres untuk kelapa sawit. Pembukaan lahan baru tentunya melepas emisi yang besar. Selain itu, pembukaan lahan terkadang menyisihkan konflik lahan atau konflik agraria dengan masyarakat setempat.

Biodiesel dapat dikategorikan selaku energi transisi menuju energi yang higienis dan terbarukan. Dengan itu, sembari berbagi industri biodiesel, pemerintah perlu menyebarkan dan menawarkan intensif energi dari sumber yang lebih energi dan terbarukan, mirip minyak jelantah atau limbah minyak goreng untuk materi bakar transportasi, serta surya atap, geothermal, angin dan proyek hidro kecil untuk listrik.

“Pemerintah perlu memastikan biar proses pembuatan CPO untuk biodiesel lebih bersih dari buangan emisi dan sustainable, serta membuat batas-batas supaya tak ada pembukaan lahan kebun kelapa sawit gres untuk kepentingan industri biodiesel,” pungkas Ricky.