JAKARTA, TAMBANG- Presiden Joko Widodo (Jokowi) gres saja mencabut 2.078 izin tambang yang dinilai tidak produktif. Bahkan, perseroan yang sudah diberikan izin tersebut sama sekali belum menyampaikan rencana kerja.
“Izin-izin yang tidak dijalankan, yang tidak produktif, yang dialihkan ke pihak lain serta yang tidak sesuai dengan peruntukan dan peraturan, kita cabut. Hari ini sebanyak 2.078 izin perusahaan penambangan Minerba kita cabut. Karena tidak pernah memberikan rencana kerja, ” kata Jokowi dalam keterangannya di Istana Bogor, Kamis (6/1).
Kata Jokowi, Izin yang telah beberapa tahun diberikan, tetapi tidak dijalankan maka akan mengakibatkan tersandranya pemanfaatan sumber daya alam untuk mengembangkan kesejahteraan rakyat.
Jokowi kemudian menjelaskan argumentasi dicabutnya izin-izin tersebut, di antaranya selaku bentuk bab integral dari perbaikan manajemen pemberian izin pertambangan, kehutanan serta perizinan yang yang lain.
“Pemerintah terus memperbaiki manajemen sumber daya alam agar ada pemerataan transparan dan adil, untuk mengoreksi ketimpangan, ketidakadilan dan kerusakan alam. Izin-izin pertambangan, kehutanan dan juga penggunaan lahan negara terus dievaluasi secara menyeluruh,” paparnya.
Pemerintah, lanjut Jokowi, akan terus melaksanakan pembenahan-pembenahan dengan memperlihatkan kemudahan-fasilitas izin perjuangan yang transparan dan akuntabel. Tetapi izin-izin yang disalahgunakan pasti akan dicabut.
“Kita harus memegang amanat konstitusi bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga mengajak organisasi kemasyarakatan untuk bahu-membahu mengorganisir sumber daya alam demi mewujudkan keadilan dan pemerataan dengan dibantu oleh perusahaan yang terlatih.
“Pemerintah akan memperlihatkan kesempatan pemerataan, pemanfaatan aset bagi kelompok-kalangan penduduk dan organisasi-organisasi sosial keagamaan yang produktif, tergolong golongan petani, pesantren dan lain-lain. Yang mampu bekerjasama bersama perusahaan yang kredibel dan terlatih,” ujarnya.
“Indonesia terbuka bagi penanam modal yang kredibel yang memiliki rekam jejak dan reputasi yang bagus serta mempunyai komitmen untuk ikut mensejahterakan rakyat dan menjaga kelestarian alam,” pungkasnya.
