Tim Satgas Hpm Nikel Terima Banyak Keluhan Terkait Kinerja Surveyor

Jakarta,TAMBANG, Septian Hario Seto, sebagaiKetua tim Satgas HPM mengaku telah menerima banyak komplain terkait penerapan kebijakan HPM Nikel. Diantaranya komplai terkait kinerja surveyor melakukan verifikasi mineral khususnya nikel.

“Pihak pedagang telah melaporkan adanya perselisihan dalam hasil verifikasi kualitas dan kuantitas bijih nikel yang dikeluarkan oleh pihak surveyor,” ungkap Seto pada hari Rabu, (02/12).

Seto yang juga ialah Deputi Pertambangan, Kemenko Marves menambahkan bahwa ganjalan lain yang juga diterima adalah kegiatan penilaian surveyor yang menyantap waktu yang sungguh lama dalam menerbitkan Certificate of Analysis (COA).

“Untuk itu, kita alhasil memanggil seluruh surveyor untuk meminta penjelasan dan menegaskan kembali aturan yang ada di Permen ESDM” tambah Seto.

Sebagaimana yang sudah dikelola dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.11 Tahun 2020, jikalau ada perbedaan hasil verifikasi kualitas mineral logam antara Pemegang IUP(K) Operasi Produksi Mineral Logam dengan pihak pembeli di dalam negeri, maka penentuan kualitas mineral logam mengacu pada hasil pengujian yang dijalankan pihak ketiga yang disepakati bareng sebagai wasit ( umpire ).

“Setiap acara pelaksanaan jual beli dan verifikasi mutu bijih nikel harus mengikuti kriteria internasional dan kalau ada dispute harus menggunakan prosedur yang diatur dalam Permen ESDM dengan menggunakan wasit,” kata Seto.

Seto kemudian menegaskan bahwa seluruh urusan antara surveyor dengan pihak penjual yang ketika ini ada mesti telah simpulan dalam satu ahad ke depan. Begitu pula dengan COA yang masih belum terbit diluar rentang waktu era dalam persetujuan, mesti segera diterbitkan dalam kurun waktu satu minggu.

“Tidak boleh ada kesalahan dalam COA, semua mesti tertuntaskan sesuai target timeline. Kami selaku Tim Satgas akan terus monitor perkembangan kegiatan para surveyor. Apabila ditemukan kesalahan yang disengaja, maka kami tidak akan segan merekomendasikan pencabutan izin operasi,” tegas Seto.