Jakarta,TAMBANG, Direktorat Jenderal Migas mengambil beberapa langkah konkrit menangani duduk perkara di kala pandemi. “Terkait dengan gosip kenaikan investasi untuk pemulihan keadaan pandemi, ada seni manajemen yang dikerjakan untuk meningkatkan investasi migas,” ungkap Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji dalam pertemuan pers Capaian Kinerja 2020 dan Rencana Kerja 2021 Subsektor Migas di Jakarta, Senin (18/1).
Di hulu migas, Pemerintah menerapkan kelonggaran bentuk perjanjian Production Sharing Contract (PSC) Gross Split atau PSC Cost Recovery. Hal ini sudah dikukuhkan Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam Peraturan Menteri ESDM No.12 tahun 2020.
Pemerintah juga tengah gencar mempromosikan peluang128 cekungan di Indonesia dimana 68 cekungan belum dikembangkan, membuka kanal data (open data) hulu migas untuk penanam modal dengan metode keanggotaan sampai menawarkan denah tawaran insentif untuk pengembangan daerah remote dan laut dalam.
Di sektor hilir, pemerintah tengah menjalin kolaborasi dengan tubuh perjuangan untuk membangun kilang minyak baru (Gross Root Refinery atau GRR) dan pengembangan kapasitas kilang (Refinery Development Master Plan atau RDMP).
Pemerintah juga berkomitmen mempersempit perizinan hilir, menciptakan harga gas bumi yang affordables, mendorong promosi pembangunan infrastruktur migas yang terintegrasi, serta mendukung keputusan menteri terkait pergeseran bahan bakar diesel ke materi bakar gas yang dituangkan dalam Keputusan Menteri No.13 tahun 2020.
Sebagai isu, Pemerintah akan mematok investasi dari subsektor migas sebesar USD17,59 miliar atau berkembang45% dari tahun 2020. Apalagi ini masih menjadi subsektor andalan dalam mendorong perekonomian nasional.
“Subsektor migas masih menjadi unggulan untuk terlaksananya pembangunan kewilayahan dan terbukti di tahun 2020 mendatangkan investasi sebesar USD12,09 miliar dari target sebesar USD13,36 miliar,” ungkap Tutuka.
