Jakarata, TAMBANG – Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) melantik pengurus baru kala 2022-2027. Komjen (Purn) Nanan Soekarna didaulat sebagai Ketua Umum, dan Meidy Katrin Lengkey sebagai Sekretaris Umum.
Dalam peresmian tersebut, Ense Da Cunha Solapung ditunjuk sebagai Ketua Bidang Perijinan. Ense ialah Direktur Utama PT Adhi Kartiko Pratama, perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
Salah satu informasi yang jadi sorotan adalah soal pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Pada pertengahan Februari kemudian, pemerintah resmi mencabut 180 IUP, dan ditargetkan mencapai dua ribuan IUP sampai final tahun ini.
Menurut Ense, langkah pemerintah harus disikapi dengan bijak. APNI akan berupaya maksimal untuk membantu para anggotanya yang alami pencabutan IUP tersebut.
“Pencabutan IUP tentu selaku satu koreksi bagi para pemegang IUP, dan jangan melihat sebagai kejadian kiamat bagi dunia usaha pertambangan. Di sini APNI tentu bangkit selaku penengah solutif, mesti mempunyai upaya negosiasi”, Tegas Ense dikala ditemui usai peresmian di Jakarta, Minggu (6/3).
Selain itu, Ense juga didaulat menjadi Koordinator Wilayah Maluku dan Maluku Utara, yang juga menjabat sebagai Komisaris PT Adhita Nikel Indonesia, yang beroperasi di Halmahera Timur, Maluku Utara.
Dalam menahkodai Bidang Perijinan APNI, Ense menggulirkan tiga program prioritas di bidang perijinan, di antaranya :
1. Menjalin korelasi yang bagus dengan kementerian terkait, pemerintah daerah dan banyak sekali pihak regulator yang berwewenang atas semua bentuk perijinan sub sektor mineral.
2. Melakukan komunikasi, kerjasama, konfirmasi dalam rangka sosialisasi semua bentuk perijinan pertambangan sub sektor mineral kepada semua anggota APNI.
3. Mencari solusi yang efektif dengan saran khusus kepada pemegang IUP yang dicabut ijinnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
