Jakarta,TAMBANG, Dimethyl Ether (DME) ialah satu dari beberapa produk hilirisasi batu bara yang sedang didorong pemerintah. Namun untuk mengakibatkan produk DME ini berhasil maka perlu insentif. Oleh alhasil melalui Peraturan Menteri ESDM, Pemerintah berencana menawarkan tarif royalti khusus.
“Sebagai upaya mendorong program hilirisasi terutama pengembangan coal to DME, Kementerian ESDM akan mempublikasikan regulasi berbentuktarif royalti batubara secara khusus untuk gasifikasi batubara sampai 0 persen,” jelas Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam rapat kerja bareng Komisi VII DPR RI di Jakarta, Selasa (19/1).
Aturan ini tengah disusun di internal Kementerian ESDM yang mana akan mengendalikan secara teknis kriteria dan tata cara bantuan insentif royalti batubara. Pemberian insentif ini dikhususkan untuk kebutuhan hilirisasi watu bara dan tidak menghemat penerimaan negara yang telah diperoleh selama ini.
Selain derma insentif royalti, pemerintah juga akan memutuskan harga khusus kerikil bara untuk penggunaan gasifikasi. Ketentuan ini akan dimasukkan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Kegiatan Pengusahaan Pertambangan Minerba dengan bagan anjuran cost ditambah margin.
Untuk bagian cost, berisikan ongkos buatan pribadi dan tidak pribadi, ongkos lazim dan manajemen. Sementara, pada margin ditetapkan sebesar 15 persen dari cost. Rumusan formula ketetapan ini tengah disiapkan dalam bentuk Peraturan Menteri ESDM atau Keputusan Menteri ESDM.
“Jangka waktu kurun Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk proyek gasifikasi batubara telah diakomodiri dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020,” terang Arifin.
Saat ini proyek coal to DME tengah dibangun PT Bukit Asam bekerja sama dengan PT Pertamina dan Air Product di Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Rencananya, proyek tersebut akan beroperasi pada tahun 2024 dengan sasaran buatan DME sebesar 1,4 juta ton per tahun. Selain itu ada juga proyek gasifikasi watu bara dengan produk tamat Methanol yang tengah digarap PT Kaltim Prima Coal.
