Jakarta, TAMBANG – Pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) akhirnya bisa tidur nyenyak. Sebab jaminan perpanjangan persetujuan berhasil dikantongi sehabis Rancangan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 atau RUU Minerba resmi diketuk menjadi UU oleh dewan perwakilan rakyat RI lewat rapat paripurna, Selasa (12/5).
Salah satu bos PKP2B generasi pertama, Presiden Direktur PT Adaro Indonesia, Garibaldi Thohir menyatakan, perpanjangan kesepakatan merupakan ikatan janji antara perusahaan dengan Pemerintah yang sudah dimuat dalam klausul PKP2B.
Artinya, PKP2B tetap berhak menemukan perpanjangan kontrak tanpa lewat undang-undang. Meski demikian, laki-laki yang dekat disapa Boy Thohir ini mengakui, pengesahaan RUU Minerba tersebut membuatnya lega.
“RUU Minerba ini menjawab kekalutan. Tapi memang dari awal posisi kita telah mengatakan bahwa kita punya kontrakantara Pemerintah, Adaro dan PKP2B lainnya. Di dalam perjanjian itu kan mengikat, kita punya hak,” ungkapnya dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (12/5).
Menurut Boy, jaminan perpanjangan perjanjian diberikan Pemerintah sebab negara masih mengandalkan devisa dari kerikil bara. Sektor sumber daya alam dinilai selaku sektor unggulan untuk menciptakan devisa.
“Saya percaya Pemerintah akan sangat mengamati industri watu bara, alasannya memang negara butuh devisa. Yang menjadi unggulan ke depan adalah industri sumber daya alam dan ekspor,” paparnya.
Selain itu, Boy juga meminta aturan perihal tata kelola pertambangan semoga kian dipermudah. Tujuannya, semoga industri batu bara dapat terus berkontribusi terhadap negara di tengah bahaya krisis ekonomi akhir pandemi ketika ini.
Berdasarkan evaluasi Boy, semua lini industri di Indonesia hampir lumpuh alasannya adalah pandemi Corona. Tapi, industri di sektor sumber daya alam menjadi lini yang sanggup bertahan. Bahkan untuk komoditas emas misalnya, harganya terus melambung.
“Saya lihat dari seluruh bisnis yang ada, semua berat. Khusus sumber daya alam, batu bara, emas, nikel kita diuntungkan dengan keadaan ini. Tolong kita ke depan ini disokong, kita mohon supaya dipermudah. Kalau enggak, mampu devisa dari mana ?” pungkasnya.
Untuk dimengerti, perjanjian PKP2B Adaro akan jatuh tempo pada tahun 2022 mendatang. Sedangkan jaminan perpanjangan persetujuan dalam UU Minerba terbaru yang gres saja disahkan hari ini, tertuang dalam pasal 169 A. PKP2B diberikan jaminan perpanjangan menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus selaku kelanjutan operasi.
