Jakarta, TAMBANG – Ombudsman RI akan mengundang Kementerian ESDM terkait sengkarut izin tambang. Hal tersebut disampaikan oleh Hery Susanto, Komisioner Ombudsman RI.

Menurut Hery, selain Kementerian ESDM, pihaknya juga akan mengundang Kejaksaan Agung. Pemanggilan tersebut berhubungan dengan maraknya Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diduga bodong dengan menggunakan modus legalitas lewat putusan Pengadilan Negeri.

“Kami akan kerjakan penilaian dan monitoring. Kita akan panggil pihak Kementerian ESDM dan Kejaksaan,” kata Hery dikutip dikala menghadiri diskusi bertajuk Peran Legal Opini Kejaksaan Dalam Legalisasi IUP, Sabtu (20/11).

Kasus izin tambang bodong mencuat sebab diungkap oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Pangeran Khairul Saleh dalam rapat kerja dengan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Setidaknya di Kalimantan Selatan didapatkan prasangka 20 IUP bodong mengklaim legalitas melalui Pengadilan Negeri Banjarbaru.

Dari 20 IUP tersebut, tiga di antaranya PT Damai Mitra Cendana, PT Das Profico, dan PT Setiadi Perdana Putra. Saat ini, Damai Mitra dan Das Profico diakui oleh Kementerian ESDM dan diregister dalam metode data perusahaan tambang atau Minerba One Data Indonesia (MODI).

“Kami menyayangkan perilaku ESDM yang merasa gembira dengan kesuksesan MODI melalui legal opinion,” beber Hery.

Sedangkan Setiadi Perdana yang diketahui konsesinya menindih daerah IUP PT Anzawara Satria, kasusnya sudah terselesaikan oleh Anzawara melalui jalur hukum dan administrasi.

Saat dikonfirmasi, Manager Eksternal Anzawara, Emma Rivilla membenarkan, area konsesi perusahaannya sempat diserobot oleh Setiadi Perdana, yang menggandakan surat izin dari Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, kemudian dilegalkan oleh Pengadilan Negeri.

“Kita telah mampu penjelasan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Biro Hukum di Tanah Bumbu. Jelas (Setiadi Perdana) dikatakan IUP bodong, tak memiliki Amdal masuk tempat Anzawara,” ujar Emma.