Waswas, Kpc Tunggu Surat Keputusan Perpanjangan Kesepakatan
Jakarta, TAMBANG – PT Kaltim Prima Coal (KPC) sampai kini belum mengantongi perpanjangan kontrak, dari Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Padahal, kurun kesepakatan anak perjuangan PT Bumi Resources Tbk itu, bakal habis tinggal mengkalkulasikan hari lagi, tepatnya pada 31 Desember mendatang. Direktur Bumi, Sri Dharmayanti mengatakan, pihaknya masih menunggu surat keputusan dari Kementerian …
Continue Reading
Pasokan Batu Bara Ke Pembangkit Kritis, Ekspor Batu Bara Disetop Sebulan
Jakarta,TAMBANG,-Mengawali tahun 2022, Pemerintah dalam hal ini Ditjen Minerba, Kementerian ESDM menggebrak Industri batu bara. Dalam beberapa Surat diantaranya bernomor B-161/MB-05/DJB.B/2021, Dirjen Minerba Ridwan Djamaluddin menetapkan untuk melarang ekspor watu bara. Dalam surat yang dikeluarkan pada 31 Desember tersebut, Ridwan menyebutkan dua pertimbangan. Pertama; persediaan kerikil bara pada PLTU Group PLN dan Independen Power Producer (IPP) saat ini kritis dan …
Continue Reading
Terkait Larangan Ekspor Batu Bara, Ini Respon Apbi
Jakarta,TAMBANG,- Kebijakan larangan ekspor batu bara yang ditetapkan Ditjen Minerba, Kementerian ESDM mendapat respon dari Asosiasi Pertambangan Batu bara Indonesia (APBI). Dalam siaran pers yang diterima www.tambang.co.id, ABPI menyampaikan tanggapannya. APBI menyesalkan langkah Pemerintah yang disebut mengambil kebijakan secara tergesa-gesa dan tanpa dibahas dengan pelaku perjuangan. “Kami menyatakan keberatan dan meminta ke Menteri ESDM untuk secepatnya mencabut Surat tersebut. Adapun …
Continue Reading
Ini Anjuran Apbi Terkait Kebijakan Dmo Watu Bara Untuk Ketenagalistrikan
Jakarta, TAMBANG, Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) mengusulkan penyelesaian jangka panjang pendek dan jangka menengah terkait kebijakan Domestik Market Obligation (DMO) watu bara. Untuk jangka pendek perlu diambil tindakan tegas terhadap penyedia yang wanprestasi, termasuk kepada anak perusahaannya. Lalu perlu prosedur pemantauan (monitoring) pemenuhan DMO secara terjadwal (setiap triwulan). Besaran persentase DMO perlu diadaptasi dengan keperluan domestik yang riil/akurat. DMO …
Continue Reading
Pengamat; Ini Efek Domino Larangan Ekspor Batubara Bagi Transportasi Bahari Domestik
Jakarta,TAMBANG,-Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah mengeluarkan surat Nomor B- 1605/MB.05/DJB.B/2021 tanggal 31 Desember 2021. Beleid ini terdiri dari Pemenuhan Kebutuhan Batubara untuk Kelistrikan Umum. Kemudian diikuti dengan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara juga mengeluarkan surat Nomor B- 1611/MB.05/DJB.B/2021 tanggal 31 Desember 2021, tentang Pelarangan Penjualan Batubara ke Luar Negeri. Surat yang dikeluarkan Kementerian ESDM terkait pelarangan sementara …
Continue Reading
Perjanjian Habis, Kpc Belum Kantongi Iupk
Jakarta, TAMBANG – PT Kaltim Prima Coal (KPC) sampai kini belum mengantongi perpanjangan kontrak, dari Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Padahal, kala kesepakatan anak perjuangan PT Bumi Resources Tbk itu, telah habis pada 31 Desember lalu. Sekertaris Perusahaan Bumi Resources, Dileep Srivastava menyampaikan, pihaknya masih menunggu keputusan simpulan dari Kementerian ESDM terkait perpanjangan kesepakatan …
Continue Reading
Joko Widodo Ancam Cabut Izin Perusahaan Kerikil Bara Kalau Abai Soal Pasokan Domestik
Jakarta, TAMBANG – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kembali memastikan soal kebijakan larangan ekspor batu bara. Jika ada perusahaan watu bara yang abai kepada keharusan pemenuhan pasokan domestik (domestic market obligation/DMO), maka pemerintah akan menawarkan sanksi pencabutan izin usaha. “Perusahaan yang tidak memenuhi bisa dikenai hukuman, jikalau perlu tidak cuma cuma pencabutan izin ekspor, tapi juga pencabutan izin usahanya,” ungkap …
Continue Reading
Dapat Pelengkap 3,2 Juta Ton Watu Bara, Pln: Prioritaskan Hop Rendah
JAKARTA, TAMBANG- Seiring dengan pelarangan ekspor oleh pemerintah akhir tahun lalu, PT PLN Persero malah mampu embel-embel pasokan kerikil bara sebesar 3,2 juta ton untuk satu bulan kedepan. Awalnya, suntikan bahan bakar pembangkit listrik itu direncanakan 5,1 juta ton. Tambahan komitmen ini didapat dari para pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Dengan kondisi pasokan yang …
Continue Reading
25 Tambang Di Kaltim Masih Mampu Ekspor Batu Bara, Kenapa ?
Jakarta, TAMBANG – Pemerintah menggulirkan kebijakan larangan ekspor batu bara, namun ternyata sebanyak 25 tambang watu bara di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) masih bisa melaksanakan ekspor. Hal tersebut dikonfirmasi lewat postingan akun resmi Instagram Pemprov Kaltim, @pemprov_kaltim, dikutip Rabu (5/1). Sebanyak 25 perusahaan batu bara itu boleh memasarkan kerikil bara ke luar negeri alasannya telah menyanggupi kewajiban pasok domestik (domestic …
Continue Reading
Ptba Klaim Tidak Kena Pengaruh Larangan Ekspor Batu Bara
JAKARTA, TAMBANG- Larangan ekspor batu bara yang dipraktekkan pemerintah mulai tanggal 1-31 Januari menuai tanggapan dari para produsen, tergolong dari PT Bukit Asam (PTBA). Perseroan plat merah ini mengklaim bahwa larangan tersebut tidak mempunyai efek, baik pada kinerja keuangan maupun operasional. “Terhadap larangan ekspor batu bara sebagaimana tertuang dalam surat Dirjen Minerba no B-1605/2021 tersebut pada dasarnya tidak mempunyai dampak …
Continue Reading
